ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA BBM : DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN CEILING PRICE TERHADAP BEBAN SUBSIDI PEMERINTAH

1.      Latar Belakang
Di Indonesia, bahan bakar minyak atau yang kita sering menyebutnya dengan BBM merupakan barang yang sangat berpengaruh terhadap stabilnya perekonomian. Karena naik turunnya harga BBM sangat berpengaruh terhadap perubahan harga-harga barang lain.
Secara mekanisme pasar harga BBM akan menyesuiakan dengan harga minyak dunia. Ketika minyak dunia mengalami kenaikan maka harga BBM akan juga ikut naik. Oleh karena itu diperlukan penetapan harga BBM agar menstabilkan perekonomian. Tidak stabilnya perekonomian bisa membawa kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.

 
 Gambar 1
Perkembangan Harga BBM di Indonesia 1990-2011 (sumber diolah oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)
Harga minyak dunia sendiri sering kali mnegalami naik turun. Perkembangan harga minyak dunia sering kali dipengaruhi oleh pergolakan politik atau konflik di wilayah timur tengah yang merupakan salah satu penyedia terbesar cadangan minyak mentah dunia. Dampaknya harga BBM di Indonesia juga mengalami naik turun. Hal ini bisa dilihat di gambar 1.
Pemerintah sebagai pelaku kebijakan mempunyai andil besar dalam berjalannya perekonomian suatu Negara. Untuk mengendalikan harga BBM biasanya pemerintah mengambil kebijakan penetapan harga tertinggi untuk BBM. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah pemerintah diharuskan mensubsidi harga BBM.
Subsidi BBM sangat membutuhkan dana yang besar sehingga akan mengurangi APBN untuk program pembangunan. Pada tahun 2012 Indonesia hingga tutup buku 28 Desember 2012 lalu, subsidi bahan bakar minyak mencapai Rp 211,9 triliun, atau mencapai 154,22% dari pagu subsidi BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun. Pada APBN 2013, Pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan Rp 317,2 triliun untuk program subsidi, dengan rincian Rp 274,7 triliun untuk subsidi energi dan Rp 42,5 triliun untuk subsidi non energi. Dari jumlah Rp 274,7 triliun itu, sebanyak Rp 193,8 triliun untuk subsidi BBM dan Rp 80,9 triliun untuk subsidi listrik (www.setkab.go.id).
Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk berupaya mengerem laju kenaikan subsidi yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan APBN. Ketidaksehatan APBN akan menyebabkan dampak negatif pada semua sektor yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Upaya untuk mengerem besarnya subsidi salah satunya adalah menaikan harga BBM itu sendiri. Namun opsi ini mudah sekaligus sulit, mudah karena tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak ada biaya implisit dan sulit karena ada campur tangan politik dalam keputusan kebijakan dan adanya biaya-biaya eksplisit.
2.      Efek Penetapan Price Ceiling (Harga Tertinggi) BBM
Price Ceiling atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Price Ceiling efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak harga yang tak terhingga. Pada price ceiling, harga maksimum terdapat di bawah harga keseimbangan. Dengan menurunnya harga jual, maka permintaan akan meningkat (hukum permintaan).


  Gambar 3.  Analisis grafik Price Ceiling


Gambar 4.
Perkembangan subsidi Energi Indonesia 2006-2011 (sumber diolah : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)
Pemerintah menetapkan harga BBM menggunakan ceiling price. Hal ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun. Namun dampak dari kebijakan tersebut adalah semakin membesarnya biaya untuk subsidi harga BBM. Hal ini diakibatkan tingginya permintaan terhadap BBM. Sehingga semakin banyak BBM yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau perusahaan maka semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi harga BBM. Hal ini bisa dilihat di gambar 4 di mana dari tahun 2010 dan 2011 subsidi menagalami kenaikan yang signifikan.
Selain itu, subsidi juga membawa dampak naegatif yang lain. Subsidi sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kelangkaan, penyelewengan, dan penyelundupan, akibat masih tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi atau harga internasional.
3.      Ketepatan Sasaran Subsidi BBM
Salah satu tujuan pengambilan kebijakan subsidi BBM adalah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak mengganggu permintaan domestik. Sehingga masyarakat/ rumah tangga dapat membelanjakan pendapatannya dengan aman tanpa khawatir akan terjadi penurunan nilai uang yang besar di masa akan yang datang. Masyarakat dalam segi ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu:
1.      Masyarakat kelas bawah, yaitu tingkatan masyarakat yang membelanjakan pendapatannya di bawah USD 2/hari atau sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari.
2.      Masyarakat kelas menengah, yaitu tingkatan masyarakat yang mampu membelanjakan pendapatannya sekitar USD 2 - USD20/hari atau sekitar Rp. 20.000 – Rp. 200.000 per hari.
3.      Masyarakat kelas atas, yaitu tingkatan masyarakat yang mampu membelanjakannya di atas USD 20/hari atau sekitar di atas Rp. 200.000/ hari.
Ketetapan sasaran pemberian subsidi menjadi acuan tercapainya tujuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun dalam realitanya ketimpangan pengalokasian sasaran penerima subsidi BBM. Hal ini bisa dilihat di gambar 2, 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77 %. Sementara 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15%.
Gambar 5
Persentase Kelompok Rumah Tangga Penerima Subsidi (sumber diestimasi dari susenas 2008 dan Bank Dunia 2010)

4.      Beban Subsidi Pemerintah Indonesia
            Dijelaskan di atas akibat kebijakan penetapan harga tertinggi BBM oleh pemerintah maka permintaan BBM cenderung mengalami peningkatan. Akibat dari kenaikan permintaan BBM tersebut maka pemerintah mempunyai beban subsidi yang semakin naik.
Sehingga ketika penetapan harga tertinggi BBM oleh pemerintah semakin jauh di bawah harga normal maka permintaan BBM akan mengalami kenaikan. Dan saat permintaan BBM mengalami kenaikan maka akan semakin besar pula beban subsidi yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Untuk mengurangi beban subsidi pemerintah dapat melakukan beberapa cara, yaitu :
1.      Menaikan harga BBM/ mengurangi subsidi BBM
Seperti yang dijelaskan di latar belakang. Opsi ini mudah sekaligus sulit, mudah karena tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak ada biaya implisit dan sulit karena ada campur tangan politik dalam keputusan kebijakan dan adanya biaya-biaya eksplisit. Dengan menaikkan harga BBM maka harga akan semakin mendekati harga pasar, dalam artian ketika harga semakin mendekati harga pasar maka beban subsidi pemerintah akan semakin kecil.
2.      Diversifikasi BBM ke BBG
Merupakan upaya untuk mensubstitusi penggunaan BBM ke bahan bakar lain yaitu bahan bakar gas (BBG). Namun program ini membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan diperlukan kerja sama dengan swasta agar berjalan dengan efektif dan efisien. Keunggulan dari program ini adalah bagus dalam jangka panjang karena Indonesia merupakan sumber gas terbesar di dunia. Dengan mengalihkan penggunaan BBM ke BBG maka beban subsidi yang ditanggung akan semakin kecil.
3.      Revitalisasi transportasi publik.
Tidak dapat dipungkiri bahwa penyerapan alokasi subsidi rumah tangga adalah kendaraan pribadi. Dengan merevitalisasi transportasi publik maka diharapkan akan terjadi perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi public. Sehingga konsumsi BBM akan dapat diminimalisir.
5.      Penutup
Kesimpulan
Pemerintah menetapkan harga BBM menggunakan ceiling price. Hal ini bertuj\uan menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun. Namun dampak dari kebijakan tersebut adalah semakin membesarnya biaya untuk subsidi harga BBM.
Alokasi subsidi BBM yang masih belum merata. Di mana 25% kelompok rumah tangga penghasilan tertinggi menerima subsidi sekitar 77% dan 25%  kelompok rumah tangga dengan penghasilan terendah menerima subsidi sekitar 15%.
Mengurangi beban subsidi BBM harus dilakukan oleh Indonesia. Pengurangan beban subsidi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: menaikkan harga, diversifikasi BBM ke BBG, dan revitalisasi transportasi public.
Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan melalui karya tulis ini adalah :
1.      Untuk menjaga stabilitas harga BBM memang diperlukan. Namun tetap harus mempertimbangkan dampak negatif dari ceiling price.
2.      Diperlukannya peraturan yang menjawab masalah alokasi subsidi BBM. Diharapkan nantinya tujuan adanya subsidi bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat.
3.      Membangun sinergitas dengan swasta dalam perencanaan energi. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi tidak bergantung dengan konsumsi BBM.
Daftar Pustaka

Anonim. 2011. Kebijakan Price Floor dan Price Ceiling. Diakses di http://twentytwopm.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-price-floor-dan-price-ceiling/ pada tanggan 1 Mei 2013.

Legowo, Evita H. 2012. Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Mankiw Gregory N. 2004. Principles of Microeconomics, 3rd ed.  Thomson. South Western, USA.

Sekrertariat Kabinet RI. 2013. Menkeu: Realisasi Subsidi BBM 2012 Jauh Lebihi Pagu. Diakses di http://www.setkab.go.id/kawal-apbn-6922-menkeu-realisasi-subsidi-bbm-2012-jauh-lebihi-pagu.html pada tanggal 1 Mei 2013.

 

¡Compártelo!

1 komentar:

Unknown

Izin mengambil tulisan untuk tugas:)

Posting Komentar

Buscar

 
IT'S ECONOMIC Copyright © 2011 | Tema diseñado por: compartidisimo | Con la tecnología de: Blogger