1.
Latar
Belakang
Di
Indonesia, bahan bakar minyak atau yang kita sering menyebutnya dengan BBM
merupakan barang yang sangat berpengaruh terhadap stabilnya perekonomian.
Karena naik turunnya harga BBM sangat berpengaruh terhadap perubahan
harga-harga barang lain.
Secara mekanisme pasar
harga BBM akan menyesuiakan dengan harga minyak dunia. Ketika minyak dunia
mengalami kenaikan maka harga BBM akan juga ikut naik. Oleh karena itu
diperlukan penetapan harga BBM agar menstabilkan perekonomian. Tidak stabilnya
perekonomian bisa membawa kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.
Gambar 1
Perkembangan Harga BBM di Indonesia
1990-2011 (sumber diolah oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)
Harga
minyak dunia sendiri sering kali mnegalami naik turun. Perkembangan harga
minyak dunia sering kali dipengaruhi oleh pergolakan politik atau konflik di
wilayah timur tengah yang merupakan salah satu penyedia terbesar cadangan
minyak mentah dunia. Dampaknya harga BBM di Indonesia juga mengalami naik
turun. Hal ini bisa dilihat di gambar 1.
Pemerintah
sebagai pelaku kebijakan mempunyai andil besar dalam berjalannya perekonomian
suatu Negara. Untuk mengendalikan harga BBM biasanya pemerintah mengambil
kebijakan penetapan harga tertinggi untuk BBM. Konsekuensi dari kebijakan
tersebut adalah pemerintah diharuskan mensubsidi harga BBM.
Subsidi
BBM sangat membutuhkan dana yang besar sehingga akan mengurangi APBN untuk
program pembangunan. Pada tahun 2012 Indonesia hingga tutup buku 28 Desember
2012 lalu, subsidi bahan bakar minyak mencapai Rp 211,9 triliun, atau mencapai
154,22% dari pagu subsidi BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun. Pada
APBN 2013, Pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan Rp 317,2 triliun untuk
program subsidi, dengan rincian Rp 274,7 triliun untuk subsidi energi dan Rp
42,5 triliun untuk subsidi non energi. Dari jumlah Rp 274,7 triliun itu,
sebanyak Rp 193,8 triliun untuk subsidi BBM dan Rp 80,9 triliun untuk subsidi
listrik (www.setkab.go.id).
Sehingga
sangat penting bagi pemerintah untuk berupaya mengerem laju kenaikan subsidi
yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan APBN. Ketidaksehatan APBN
akan menyebabkan dampak negatif pada semua sektor yang pada akhirnya akan
merugikan masyarakat. Upaya untuk mengerem besarnya subsidi salah satunya
adalah menaikan harga BBM itu sendiri. Namun opsi ini mudah sekaligus sulit,
mudah karena tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak ada biaya implisit dan
sulit karena ada campur tangan politik dalam keputusan kebijakan dan adanya
biaya-biaya eksplisit.
2.
Efek
Penetapan Price Ceiling (Harga
Tertinggi) BBM
Price
Ceiling atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan
dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Price Ceiling efektif dalam
melindungi konsumen dari gejolak harga yang tak terhingga. Pada price ceiling,
harga maksimum terdapat di bawah harga keseimbangan. Dengan menurunnya harga
jual, maka permintaan akan meningkat (hukum permintaan).
Gambar 3. Analisis grafik Price Ceiling
Gambar
4.
Perkembangan
subsidi Energi Indonesia 2006-2011 (sumber diolah : Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi)
Pemerintah
menetapkan harga BBM menggunakan ceiling price. Hal ini bertujuan menjaga daya
beli masyarakat agar tidak turun. Namun dampak dari kebijakan tersebut adalah
semakin membesarnya biaya untuk subsidi harga BBM. Hal ini diakibatkan
tingginya permintaan terhadap BBM. Sehingga semakin banyak BBM yang dikonsumsi
oleh rumah tangga atau perusahaan maka semakin tinggi pula biaya yang
dikeluarkan pemerintah untuk subsidi harga BBM. Hal ini bisa dilihat di gambar 4
di mana dari tahun 2010 dan 2011 subsidi menagalami kenaikan yang signifikan.
Selain
itu, subsidi juga membawa dampak naegatif yang lain. Subsidi sangat berpotensi menyebabkan
terjadinya kelangkaan, penyelewengan, dan penyelundupan, akibat masih tingginya
disparitas harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi atau harga
internasional.
3.
Ketepatan
Sasaran Subsidi BBM
Salah
satu tujuan pengambilan kebijakan subsidi BBM adalah untuk menjaga daya beli masyarakat
agar tidak mengganggu permintaan domestik. Sehingga masyarakat/ rumah tangga
dapat membelanjakan pendapatannya dengan aman tanpa khawatir akan terjadi
penurunan nilai uang yang besar di masa akan yang datang. Masyarakat dalam segi
ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu:
1. Masyarakat
kelas bawah, yaitu tingkatan masyarakat yang membelanjakan pendapatannya di
bawah USD 2/hari atau sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari.
2. Masyarakat
kelas menengah, yaitu tingkatan masyarakat yang mampu membelanjakan
pendapatannya sekitar USD 2 - USD20/hari atau sekitar Rp. 20.000 – Rp. 200.000
per hari.
3. Masyarakat
kelas atas, yaitu tingkatan masyarakat yang mampu membelanjakannya di atas USD
20/hari atau sekitar di atas Rp. 200.000/ hari.
Ketetapan
sasaran pemberian subsidi menjadi acuan tercapainya tujuan pemerintah dalam
menjaga daya beli masyarakat. Namun dalam realitanya ketimpangan pengalokasian
sasaran penerima subsidi BBM. Hal ini bisa dilihat di gambar 2, 25% kelompok
rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima
alokasi subsidi sebesar 77 %. Sementara 25% kelompok rumah tangga dengan
penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima alokasi subsidi
sebesar 15%.
Gambar
5
Persentase
Kelompok Rumah Tangga Penerima Subsidi (sumber diestimasi dari susenas 2008 dan
Bank Dunia 2010)
4.
Beban
Subsidi Pemerintah Indonesia
Dijelaskan di atas akibat kebijakan
penetapan harga tertinggi BBM oleh pemerintah maka permintaan BBM cenderung
mengalami peningkatan. Akibat dari kenaikan permintaan BBM tersebut maka
pemerintah mempunyai beban subsidi yang semakin naik.
Sehingga
ketika penetapan harga tertinggi BBM oleh pemerintah semakin jauh di bawah
harga normal maka permintaan BBM akan mengalami kenaikan. Dan saat permintaan
BBM mengalami kenaikan maka akan semakin besar pula beban subsidi yang akan
ditanggung oleh pemerintah.
Untuk
mengurangi beban subsidi pemerintah dapat melakukan beberapa cara, yaitu :
1. Menaikan
harga BBM/ mengurangi subsidi BBM
Seperti yang dijelaskan
di latar belakang. Opsi ini mudah sekaligus sulit, mudah karena tidak
memerlukan waktu yang lama dan tidak ada biaya implisit dan sulit karena ada
campur tangan politik dalam keputusan kebijakan dan adanya biaya-biaya
eksplisit. Dengan menaikkan harga BBM maka harga akan semakin mendekati harga
pasar, dalam artian ketika harga semakin mendekati harga pasar maka beban
subsidi pemerintah akan semakin kecil.
2. Diversifikasi
BBM ke BBG
Merupakan upaya untuk
mensubstitusi penggunaan BBM ke bahan bakar lain yaitu bahan bakar gas (BBG).
Namun program ini membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan
diperlukan kerja sama dengan swasta agar berjalan dengan efektif dan efisien.
Keunggulan dari program ini adalah bagus dalam jangka panjang karena Indonesia
merupakan sumber gas terbesar di dunia. Dengan mengalihkan penggunaan BBM ke
BBG maka beban subsidi yang ditanggung akan semakin kecil.
3. Revitalisasi
transportasi publik.
Tidak dapat dipungkiri
bahwa penyerapan alokasi subsidi rumah tangga adalah kendaraan pribadi. Dengan
merevitalisasi transportasi publik maka diharapkan akan terjadi perpindahan
dari kendaraan pribadi ke transportasi public. Sehingga konsumsi BBM akan dapat
diminimalisir.
5.
Penutup
Kesimpulan
Pemerintah
menetapkan harga BBM menggunakan ceiling
price. Hal ini bertuj\uan menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun.
Namun dampak dari kebijakan tersebut adalah semakin membesarnya biaya untuk
subsidi harga BBM.
Alokasi
subsidi BBM yang masih belum merata. Di mana 25% kelompok rumah tangga
penghasilan tertinggi menerima subsidi sekitar 77% dan 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan
terendah menerima subsidi sekitar 15%.
Mengurangi
beban subsidi BBM harus dilakukan oleh Indonesia. Pengurangan beban subsidi
bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: menaikkan harga, diversifikasi BBM
ke BBG, dan revitalisasi transportasi public.
Saran
Adapun saran
yang dapat disampaikan melalui karya tulis ini adalah :
1. Untuk
menjaga stabilitas harga BBM memang diperlukan. Namun tetap harus
mempertimbangkan dampak negatif dari ceiling
price.
2. Diperlukannya
peraturan yang menjawab masalah alokasi subsidi BBM. Diharapkan nantinya tujuan
adanya subsidi bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat.
3. Membangun
sinergitas dengan swasta dalam perencanaan energi. Diharapkan nantinya
pertumbuhan ekonomi tidak bergantung dengan konsumsi BBM.
Daftar Pustaka
Anonim. 2011. Kebijakan Price Floor dan Price Ceiling. Diakses di http://twentytwopm.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-price-floor-dan-price-ceiling/ pada tanggan 1 Mei 2013.
Legowo, Evita H. 2012. Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Mankiw Gregory N. 2004. Principles of Microeconomics, 3rd ed. Thomson. South Western, USA.
Sekrertariat
Kabinet RI. 2013. Menkeu:
Realisasi Subsidi BBM 2012 Jauh Lebihi Pagu. Diakses di http://www.setkab.go.id/kawal-apbn-6922-menkeu-realisasi-subsidi-bbm-2012-jauh-lebihi-pagu.html
pada tanggal 1 Mei 2013.
1 komentar:
Izin mengambil tulisan untuk tugas:)
Posting Komentar